The Real Adventure 'n Scout 'n roll

Beranda » TUGAS KULIAH » Tugas Pendidikan Kewarganegaraan #1

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan #1

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui surel.

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya

My Tweet


Menurunnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

A. PENDAHULUAN

Menjelang perayaan pesta demokrasi yang sudah menjadi agenda tetap pemerintah setiap lima tahun sekali ( Pemilihan Umum), komunitas politik mulai menunjukan peningkatan aktivitas yang mengarah pada status siaga satu. Indikasi peningkatan aktivitas politik tersebut tampak pada semakin maraknya iklan tokoh-tokoh politik di media massa sebagai bagian dari promosi kepada masyarakat melalui berbagai slogan dan janji-janji.

Indikasi lain yang mendukung argumentasi di atas adalah, semakin aktinya aktor-aktor politik dalam melalukan penggalangan kekuatan melalui pola pendekatan musiman kepada masyarakat dengan infiltrasi keruang-ruang publik yang mereka nilai potensial untuk mendulang suara pemilih pada pemilihan umum 2009 nanti.

Fenomena yang lebih menarik saat ini adalah semakin banyaknya tokoh-tokoh politik yang berlomba mendirikan partai politik baru sebagai kedaraan politik yang akan membawanya menuju arena pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden secara langsung untuk yang kedua kalinya setelah pesta politik serupa pada tahun 2004 yang lalu. Jika pada pemilu 2004 lalu jumlah partai politik yang ikut berperan dalam ajang pemilihan umum sebanyak 24 partai politik, untuk pemilihan umum 2009 nanti jumlahnya akan bertambah menjadi 34 partai politik yang akan berkompetisi dalam ajang pemilihan umum langsung.

Lalu pertanyaannya adalah, apa relevansi pertambahan jumlah partai politik terhadap perbaikan hidup rakyat Indonesia?

Fakta membuktikan bahwa pertumbuhan jumlah partai politik pasca reformasi yakni, pada pemilu tahun 1999 yang mendudukan KH Abdurahman Wahid Sebagai Presiden lalu digantikan oleh Megawati soekarno putri, hingga pemilu 2004 lalu yang jumlah partai politik peserta pemilu mencapai 24 parpol dan berhasil menghantarkan Susilo Bambang Yudoyono ke kursi presiden RI hingga hari ini. Tetapi semua itu belum mampu menenempatkan rakyat Indonesia pada posisi yang sempurna sebagai bangsa yang berdaulat.

Praktik berpolitik di negeri ini belum menunjukan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumya. Arena politik nasional masih penuh dengan figur-figur lama yang sulit menerima perubahan, setiap episode dalam adegan politik masih syarat dengan kebohongan dan tipu muslihat yang hanya menempatkan rakyat sebagai pelengkap penderita untuk diekploitasi suara mereka pada saat pemilu berlangsung.

Elit-elit politik negeri ini terkesan belum mampu mentransformasikan nilai-nilai fundamental yang menjadi prinsip dasar dalam politik. Aristoteles mengajarkan, bahwa politik adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Praktik berpolitik kita masih bersandar pada faham kekuasaan yang cenderung machiavelis yakni, politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun.

Hasil survey yang dikukan oleh berbagai lembaga survey menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menunjukan tingkat penurunan yang sangat signifikan. Kecenderungan menunjukan bahwa masyarakat sudah sangat apatis terhadap partai politik. Mereka kehilangan kepercayaan kepada partai politik. Meningkatnya pemilih golput yang terjadi pada setiap iven pikada yang diselenggarakan di berbagai daerah menguatkan pembuktian bahwa kepercayaan, masyarakat terhadap partai politik sudah berada pada titik nadir. Jika kita cermati dengan serius, sesungguhnya perlawanan terhadap keangkuhan partai politik yang telah banyak mengecewakan rakyat sesunggunya sudah tampak dengan menguatnya dukungan terhadap calon independen. Dan pemerosotan kepercayaan rakyat kepada partai-partai politik terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih golput pada setiap pilkada di berbagai daerah merupakan sebuah hukuman moral kepada partai-partai politik yang cenderung mengecewakan dan memonopoli kehidupan politik nasional, (Investor Daily, hal 9, 20 Juli 2008).

Fenomena tren pertumbuhan partai politik di Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan masyarakat secara umum dimana hampir semua sektor hehidupan mengalami penurunan, mulai dari penurunan ekomomi, penurunan nilai tukar rupiah, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat akibat beban ekomomi yang semakin berat.

Politik ibarat ilmu sulap yang mempu mengelabuhi mata setiap orang dengan fata morgana keidahannya serta janji-janji manisnya. Meskipun saat ini masyarakat menunjukan tingkat apatismenya yang tinggi, bukan tidak mungkin masyarakat akan kembali terbuai oleh janji-janji politik pasca bayar. Yang akan disampaikan dalam kampanye politik nanti. Setelah itu masyarakat akan kembali ditinggalkan dalam kebingungan dan ketidak pastian, dan akan dijemput kembali lima tahun yang akan datang dalam agenda yang sama.

Budaya politik kita seolah terbelenggu oleh kesesatan berfikir yang sudah sedemikian akut, seperti politik itu kejam, dalam politik tidak ada kawan sejati yang ada kepentingan sejati, hal-hal semacam itu merupakan firus yang dapat merusak pemahaman generasi muda dalam memandang sebuah aktifitas politik dan dapat berakibat pada tindakan dan penerapan pola berpolitik yang salah.

Seiring dengan semakin maraknya partai politik yang akan tampil dalam ajang pemilhan umum 2009 nanti, gejala-gejala munculnya suasana tidak kondusif sudah menampakan dirinya, setidaknya insiden pengibaran bendera bintang kejora di Fak-Fak, Papua Barat itu akan menjadi kendala yang akan menghalangi kelancaran proses pelaksanaan pemilihan umum di daerah tersebut. Berkibarnya kembali bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol pertentangan dan perlawanan dari sebagian masyarakat papua yang terkelompokan dalan kelompok separatis kepada pemerintah akan memunculkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Papua. (Koran Tempo, hal.A2, 20 Juli 2008). Kondisi tersebut dapat berdampak pada keengganan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislativ maupun pemilihan presiden tahun 2009 mendatang.

Masalah terbaru yang masih menunjukan lemahnya pemerintah dan rapuhnya sistem politik serta buruknya budaya politik kita tampak pada insiden pembakaran rumah Abdul Ghofur salah satu calon Gubernur Maluku, oleh kelompok pendukung pasangan Thaib Armayn, yang merupakan salah satu tim sukses pasangan tersebut yang meninggal akibat pembunuhan yang masih dalam penyelidikan polisisi. Kekerasan dengan mengatasnamakan politik di kalangan warga sipil semakin menunjukan peningkatan yang tinggi dalam berbagai penyelenggaraan pilkada di tanah air selama ini (kompas, hal.1, 20 Juli 2008).

Konflik berlatar belakang politik bahkan tidak hanya terjadi di kalangan pendukung parpol tertentu, melainkan sampai terjadi di tingkat elit partai politik, contoh kasus yang terjadi di PKB merupakan fenomena konflik yang mencerminkan lemahnya kepemimpinan para elit partai dalam menjalankan organisasi berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Keengganan Gus Dur melakukan islah dengan kubu Muhaimin mencerminkan semakin menjauhnya politik dari nilai-nilai kultural dan lebih condong pada pembatasan rasionalisasi politik.

Sebenarnya politik hanya merupakan bagian kecil dari unsur kehidupan sosial, selain politik masih banyak lagi aspek-aspek sosial lain yang penting dan menuntut keseriusan dari para penyelenggara negara untuk berpera lebih baik lagi. Sub wilayah sosial dibidang pendidikan misalnya hal itu sangat penting untuk mendapat perhatian semua pihak karena pendidikan merupakan sub vital untuk pengembangan kualitas anak bangsa.

Sub bidang ekonomi juga tidak kalah peting untuk dikembangkan dan terus di arahkan menuju pencapaian cita-cita kemerdekaan ekonomi demi mengentaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan dan keterbelakangan kesehatan. Amanat konstitusionalnya sudah jelas dalam redaksi pasal 33 Undag-Undang Dasar 1945. selain sub bidang sosial tersebut masih banyak sub-sub bidang yang lain dan perlu ditingkatkan kuaitasnya demi mendukung kemajuan negara bangsa ini.

Tetapi apa boleh buat, politik seolah telah menjadi superior dalam sebuah sistem sosial sehigga arogansi dan dominasinya terhadap unsur-unsur sosial yang lain sulit dibendung, bahkan kecenderungan menunjukan bahwa masuknya intervensi politik ke dalam suatu sub sistem sosial yang lain justru berpotensi menimbulkan kerusakan struktural yang akut, dan sulit untuk dibenahi. Reformasi politik sejak 1998 telah menghasilkan kebebasan dalam mendirikan partai politik walupun secara empiris banyaknya partai politik telah melemahkan sistem sosial dan justru mengembangkan budaya kekerasan secara terlembaga dan terstruktur lengkap dengan legaliasnya sebagai badan hukum publik.

Partai Politik, Masihkah Dipercaya Masyarakat? SEJAK Soeharto lengser dari kursi kepresidenan 21 Mei 1998, masyarakat tampaknya menganggap peristiwa itu kesempatan untuk berdemokrasi sepuas-puasnya. Kenyataan ini paling tidak terlihat saat kebijakan multipartai dicanangkan menyambut Pemilu 1999. Maka, menjamurlah kehadiran partai di Indonesia. Pendataan Litbang Kompas(1998),menunjukkan paling tidak 181 buah parpol baru sempat terbentuk. Dari sejumlah itu, hanya 48 parpol saja yang kemudian lolos kualifikasi dan berhak menjadi kontestan pemilu. Dari puluhan partai yang bertarung, kenyataan menunjukkan hanya enam partai yang secara signifikan memperoleh dukungan masyarakat. Keenam partai tersebut yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB. Selain semakin beragamnya kehadiran partai, kenyataan juga menunjukkan saat ini peran partai tidak hanya berada di lingkungan legislatif semata. Di dalam pemerintahan pun, kiprah partai menjadi lebih dominan. Terbukti, dalam pembentukan kabinet beberapa waktu lalu, tokoh dari keenam partai besar menduduki jabatan kementerian. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, apakah peran partai politik sudah dirasakan memadai oleh masyarakat? Lebih jauh lagi, apakah partai politik sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat? Berdasarkan hasil polling, tampaknya masyarakat belum merasa puas terhadap peran yang dilakukan partai selama ini. Kenyataan ini paling tidak terlihat dari separuh responden yang menganggap belum memadai dan hanya 38 persen saja yang menganggap partai politik sudah memadai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bila dikaji, hampir keseluruhan pendukung partai menyatakan kurang optimalnya partai politik memperjuangkan aspirasi mereka.

Pemilu tahun 2009 sudah semakin dekat. Tahapan-tahapan kerja KPU satu per satu dilalui sampai diselenggarakannya Pemilu dengan lancar dan aman nantinya. Partai-partai politik sudah memajang bendera dan simbol-simbolnya di mana-mana, dari kota besar sampai ke desa-desa. Kampanye sudah mulai dilakukan, baik kampanye langsung dengan mengumpulkan pendukung atau pun kampanye melalui televisi dan media lainnya.

Sebagian masyarakat ada yang antusias ikut meramaikan, tapi ada juga yang apatis dan memandang dengan sebelah mata penyelenggaraan Pemilu kali ini. Kenapa ? Jawabannya adalah karena sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap partai-partai politik maupun terhadap politikus-politikusnya yang ikut dalam Pemilu kali ini. Jejak-jejak oknum politikus di DPR yang meninggalkan citra buruk karena banyak yang terlibat korupsi dan kolusi dengan oknum eksekutif telah menumpulkan hati sebagian rakyat untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu ini. Pada akhirnya kesimpulan sebagian masyarakat yang menjeneralisasi semua politikus dan semua partai sebagai politikus busuk maupun oportunis dan juga partai politiknya sebagai kumpulan politikus-politikus busuk dan oportunis, semakin sering terdengar. Apa iya ? Tidak ada lagikah partai politik dan politikus yang baik, yang masih bermain bersih dan bekerja dengan amanah ?

Aspirasi Rakyat

Partai politik dalam alam demokrasi memang bersifat mutlak, dalam arti tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Pelembagaan demokrasi juga ditentukan oleh pelembagaan partai politik itu sendiri. Akantetapi harap diperhatikan ketika pertama kali gerakan reformasi bergulir hingga sekarang. Partai politik sebenarnya tinggal menikmati dari hasil reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa itu. Ketika parpol mengisi dan menguasai alam reformasi, parpol itu sendiri terus dipertanyakan perannya dalam mengisi agenda reformasi yang dulu terus dikumandangkan.

Pertanyaannya yang selalu timbul adalah, dengan banyaknya parpol yang mengusung kepentingan politiknya, mungkinkah ada konsilidasi demokrasi yang dapat kembali meluruskan agenda reformasi dari mereka yang telah susah payah menumpahkan keringat, pikiran, bahkan kehidupannya.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik setelah 10 tahun reformasi berjalan semakin menguat, dan ini sayangnya tidak dicermati oleh oleh para aktivis politik, mereka lebih sibuk memikirkan strategi memenangi pemilu dan menduduki parlemen agar dapat menjadi mayoritas. Mereka bahkan dinilai malah menghambat proses demokrastisasi di Indonesia. Ada empat masalah bahwa partai politik malah menghambat demokrasi.

1. Reformasi kelembagaan dalam amandemen UUD 1945 I-IV, UU Parpol, UU Pemilu, dan kemungkinan UU Susduk, UU Presiden dan Wakil Presiden yang akan dibahas hanyalah bersifat tambal sulam.
2.Kepemimpinan sipil oligarkis dan personal.
3. Oportunisme Elite
4. Konflik elite dalam memperebutkan kepentingan

Dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik dengan kehidupan politiknya berjarak dengan politik yang hidup dalam masyarakat kongret. Karena politik kepartaian menjadi kendaraan untuk pemerintahan, baik pemerintah dalam arti sempit (eksekutif) maupun dalam arti luas (legislatif/DPR dan yudikatif). Ini juga berarti berjaraknya politik pemerintah dengan aspirasi masyarakatnya. Dengan kata lain politik pemerintahan terisolasi dari aspirasi politik yang tumbuh dari masyarakat.

Partai dan politik formal dianggap telah gagal menjadi saluran bagi dinamika politik masyarakat. Kekecewaan dan harapan masyarakat gagal direpresentasikan dalam pertarungan politik kepertaian dan politik formal. Setidaknya, publik tidak merasa bahwa dinamika politik elite pemerintahan mewakili kepentingan mereka. Tak ada demokrasi yang kuat jika pemerintahan resmi dan dunia kepartaian gagal menjadi saluran aspirasi politik masyarakat.

Lihat dalam Harian Kompas, dilaporkan bahwa demikian pula ketika publik menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang notabene berasal dari partai-partai politik, lembaga yang menjadi ujung tombak berjalannya proses demokrasi ini bekerja maksimal dinilai publik kinerjanya buruk. Jajak pendapat di Harian Kompas Senin 10 Maret 2008 menulis laporan tentang peran DPR yang semakin jauh dari rakyat. Sebanyak 68,5 persen Menyatakan kinerja DPR buruk, dan sebanyak 84 persen menganggap DPR tak serius mengawasi kinerja eksekutif.

DPR seharusnya menjalankan fungsi check and balance dengan misalnya, pembentukan Tim dan melakukan hearing (dengar pendapat dengan rakyat) lalu kemudian membuat rekomendasi. Selain itu publik juga menilai belum optimalnya kinerja DPR dalam menghasilkan produk perundangan yang berkualitas dan ini disebabkan oleh minimnya partisipasi rakyat dalam proses penyusunan UU, terutama penyusunan daftar RUU dalam proglenas. Selain minim partisipasi, kuantitas UU tidak memenuhi target. Masih banyak gambaran yang diungkapkan oleh Harian Kompas tentang tidak efektifnya DPR.

Jika pada Agustus 2007 kepuasan rakyat pada DPR dalam hal menyalurkan aspirasi masyarakat adalah 22,6 persen, pada Maret 2008 hanya 15,3 persen. Hal ini penyebabnya dapat disimpulkan akibat ketidakpekaan DPR terhadap persoalan dan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Bagaimana dengan Partai politik sebagai organisasi yang menaungi mereka?

Berkaitan dengan penilaian tersebut, setidaknya ada dua persoalan yang mendasari penilaian sikap responden. Pertama, pandangan mereka terhadap kinerja partai yang diwujudkan pada prestasi tokoh partai di legislatif. Dalam hal ini, meskipun dalam kadar berbeda, ketidakpuasan masih muncul pada kiprah keenam partai politik di DPR. Kedua, menyangkut prestasi tokoh-tokoh partai di kabinet. Seperti yang diuraikan dalam tulisan sebelumnya, masih cukup besar proporsi responden yang sama sekali tidak mengetahui kiprah tokoh partai. Di samping itu, mereka yang mengenal pun masih banyak yang merasakan kekurangpuasan terhadap kinerja tokoh partai di pemerintahan.

BELUM terpenuhinya segenap aspirasi masyarakat seperti yang diungkapkan responden sesungguhnya dapat dimengerti. Dari sisi waktu, misalnya, wakil-wakil parpol yang duduk di DPR mengalami kesulitan menuntaskan benang kusut persoalan bangsa ini dalam waktu relatif singkat. Meskipun begitu, usaha yang telah dilakukan masih relatif lebih baik dibandingkan peran partai politik di legislatif pada periode-periode sebelumnya. Pendapat seperti ini pula yang tampaknya dipegang oleh responden, sehingga di sisi lain mereka masih memiliki keyakinan yang besar terhadap kemampuan wakil-wakil partai di legislatif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dari enam parpol pemenang pemilu, keyakinan terbesar dilontarkan responden secara berturut-turut terhadap PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan PPP. Sementara, dua partai lain yaitu Partai Golkar dan PBB, proporsi responden terbesar menyatakan ketidakyakinan partai ini dalam menyalurkan aspirasi responden.

Berdasarkan pengumpulan pendapat ini, tampaknya kepercayaan terhadap masing-masing partai tidak lepas dari popularitas pemimpin partai tersebut. Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan memiliki tokoh
Megawati Soekarnoputri yang kini duduk sebagai wakil presiden. Sementara, PKB memiliki KH Abdurrahman Wahid, dan PAN memiliki Amien Rais. Di sisi lain, Partai Golkar tidak diyakini akan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat di masa mendatang. Hal ini tidak lepas dari pemikiran masyarakat tentang masa lalu partai ini yang berkaitan dengan rezim Orde Baru.

Selain keyakinan responden terhadap peran partai politik, penelitian ini juga mengungkap kadar keyakinan yang berbeda pada setiap kategori responden dalam menilai masing-masing partai. Kecenderungan yang terjadi, tingkat keyakinan lebih besar dirasakan oleh para pendukung masing-masing partai dibandingkan dengan yang bukan pendukung. Mirip dengan beberapa penelitian sebelumnya, fanatisme pendukung turut berperan terhadap penilaian mereka pada partainya. Pemandangan yang mencolok terjadi pada PKB. Responden yang pada pemilu lalu memilih partai ini, mayoritas (83 persen) merasa yakin akan kiprah partai ini di DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Di sisi lain, 53 persen responden yang mengaku bukan pendukung PKB juga merasa yakin kemampuan partai.

Selain PKB, partai-partai yang diyakini masyarakat-baik pendukung maupun bukan pendukung partai tersebut-mampu membawakan aspirasi pemilih adalah PDI Perjuangan dan PAN. Sementara, situasi yang terbalik terjadi pada Partai Golkar, hanya para pendukung partai ini saja yang masih merasa optimis terhadap perjuangan partainya di masa yang akan datang.
KEYAKINAN masyarakat terhadap kemampuan wakil-wakil parpol di DPR diikuti pula oleh optimisme responden bahwa partai pilihannya memiliki peluang memenangi pemilu yang akan datang. Rasa optimis tersebut terutama muncul pada mereka yang mengaku mendukung PDI Perjuangan. Sebanyak 71 persen pendukung partai ini menyatakan amat optimis partainya akan memenangi pemilu kembali seperti yang mereka raih pada Pemilu 1999 lalu. Sementara, pendukung PKB 63 persen, PPP 53 persen, dan PAN 51 persen, menyatakan optimis

Meskipun demikian, keyakinan partainya berpeluang menjadi pemenang pemilu di masa yang akan datang tidak membuat seluruh pendukung partai menganut fanatisme buta. Hasil polling mengungkap, ancaman masyarakat terhadap eksistensi partai juga mulai terlihat. Meskipun sebagian besar responden (63 persen) mengaku akan tetap memilih partai politik sebagaimana yang dipilih pada pemilu lalu, namun sebagian responden lain mulai mengalihkan pilihan mereka dari partai yang dipilih pada pemilu lalu kepada partai politik lain.

Dari keenam partai yang diteliti, PKB dan PDI Perjuangan merupakan partai yang pendukungnya dirasakan masih loyal. Untuk PKB, tiga perempat pendukung partai ini pada pemilu lalu menyatakan masih tetap memilih partai ini jika pemilu dilakukan saat ini. Sementara, sisanya (15 persen) menyatakan keragu-raguan terhadap partai ini dan sebagian lagi (10 persen) secara terang-terangan menyatakan akan mengubah preferensi partai mereka.

Sedikit berbeda dengan PKB, meskipun responden yang menyatakan memilih PDI Perjuangan pada pemilu lalu 73 persennya tetap loyal, namun sebanyak 21 persen mulai ragu-ragu untuk memilih kembali partai ini. Sementara, enam persen pendukung partai ini sudah menyatakan secara terang-terangan akan memilih partai lain.

Loyalitas pendukung yang mulai pudar terekam pula pada PAN dan PPP. Jika dibandingkan dengan PKB dan PDI Perjuangan, loyalitas pendukung kedua partai motor Poros Tengah ini lebih banyak berkurang. Untuk PPP, misalnya, responden yang mengaku memilih partai ini pada pemilu lalu, kurang dari dua per tiga yang mengaku tetap loyal apabila pemilu dilakukan saat ini. Sementara, 21 persen pendukung partai ini kini ragu-ragu untuk memilih PPP jika pemilu dilakukan sekarang. Bahkan, 16 persen responden lainnya menyatakan akan memilih partai lain di luar PPP.

Khusus mengenai PAN, keragu-raguan pendukung partai ini untuk memilih PAN kembali jika pemilu dilakukan sekarang terhitung tinggi. Dari keseluruhan responden yang mengaku pemilih PAN pada pemilu lalu, hampir 30 persen menyatakan keragu-raguannya. Meskipun demikian, 63 persen mengaku tetap loyal pada partai ini.

Dari keenam partai, tampaknya Partai Golkar yang mengalami krisis. Dikatakan demikian, sebab loyalitas pendukung partai ini terendah dibandingkan partai lainnya. Dari keseluruhan pendukung partai ini pada pemilu lalu, 35 persen responden mengaku tidak akan memilih partai ini namun ragu-ragu menentukan pilihan partai apa yang akan menjadi pilihannya.

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Pratikno mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin rendah dibandingkan dengan lembaga pemerintah lainnya. Data hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami penurunan dari 8 persen di tahun 2004 menjadi menjadi 5,8 persen di tahun 2007. “Setelah pemilu 2004 usai terus terjadi penurunan hingga tahun 2007 ini,” ungkap Pratikno dalam acara kuliah umum “Undang-Undang Parpol Baru: Menyambut Pemilu 2009 Yang Lebih Demokratis, di kampus UGM di Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (18/12/2007).

Pratikno yang juga terlibat Asia Barometer dan melakukan survei di 13 negara setiap tiga tahunan itu, sejak tahun 2004 terus melakukan penelitian mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, salah satunya adalah partai politik. Menurut dia, data hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami penurunan dari angka 8 persen di tahun 2004 menjadi menjadi 5,8 persen di tahun 2007. “Posisi ini dibawah tentara 26 persen, polisi 15 persen, dan parlemen 13 persen,” kata dia. Dia mengetakan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai politik memang sangat memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan cukup tragis, padahal dalam era demokrasi modern, peran partai politik sangat signifikan. “Ini tugas berat buat partai politik apakah mau ditinggalkan atau mau diperbaiki. Salah satu cara yang dilakukan adalah memperbaiki pola rekrutmen anggota partai politik, dan meningkatkan kinerjanya,” pungkas pengelola Program S2 Ilmu Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

INDIKASI lunturnya loyalitas responden terhadap partai pilihannya pada pemilu lalu oleh setiap partai seharusnya patut diwaspadai. Kenyataan seperti ini terjadi mengingat masyarakat telah merasakan ketidakpuasan mereka terhadap kiprah partai politik selama ini. Dalam anggapan mereka, usai pemilu keadaan akan berubah lantaran setiap partai mewujudkan setiap janji-janji yang dilontarkan menjelang pemilu lalu. Namun, sayangnya usai pemilu partai cenderung meninggalkan konstituennya dan menyibukkan diri pada kepentingan partai ketimbang kepentingan masyarakat. Malah, dalam beberapa peristiwa terjadi konflik intern partai yang notabene justru melemahkan kepercayaan masyarakaterhadap partai tersebut.

Sebenarnya, persoalan apakah yang diharapkan masyarakat untuk diperjuangkan oleh partai politik? Menurut hasil polling ini, paling tidak ada empat persoalan besar sebagai prioritas. Pertama, menyangkut pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, sebagian besar responden menginginkan partai memberikan dukungan dalam setiap usaha yang memacu perekonomian seperti pengadaan sembilan bahan kebutuhan pokok dan peningkatan daya beli masyarakat. Kedua, harapan agar partai ikut berperan dalam upaya pencegaran konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta pemulihan keamanan. Ketiga, menyangkut upaya penegakan hukum seperti perlindungan hak asasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Persoalan keempat, menyangkut permasalahan sosial kemasyarakatan seperti upaya peningkatan lapangan kerja, pembenahan pendidikan dan sumber daya manusia, serta penanggulangan masalah narkotik dan obat-obat terlarang. Keempat persoalan ini merupakan persoalan konkret masyarakat yang harus secepatnya dibenahi.

C. Kesimpulan Dan Saran

Dari hasil polling di atas bias kita simpulkan bahwa masyarakat menghendaki perubahan menyangkut perokonomian yang harus di perjuangkan oleh wakil ā€“ wakil mereka dari partai politik di DPR maupun di pemerintahan. Faktor dari segi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap pencitraan partai terhadap masyarakat. Di saat kampanye mereka mengumbar janji untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan cara ā€“ cara mereka. Sehingga masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terhadap partai polotik tersebut. Sudah sewajarnya juga dari parta politik itu untuk memenuhi segala janji ā€“ janji mereka yang telah di obral. Apalagi dengan naiknya harga ā€“ harga komoditi pangan dan terlebih lagi naiknya harga BBM membuat masyarakat tidak percaya terhadap partai dan pemerintah. Harusnya elit politik mendengar keluhan dari masyarakat dalam masah ekonomi ini jangan sampai rakyat sampai menilai jauh kepada pemerintah.

Yang selanjutnya adalah masalah yang memang masih sulit dijauhkan dari elite politik kita yaitu korupsi. Ini juga yang membuat masyarakat akan menilai bahwa moral para wakilnya sangat rendah. Bagaimana mereka bisa memperjaungkan aspirasi rakyat kalau mereka hanya mementingkan diri sendiri untuk korupsi menumpuk harta. Yang harus diperhatikan oleh elite politik adalah bagaimana caranya menghapus trend yang saat ini sangat melekat yaitu korupsi ini. Korupsi memang sangat sulit di berantas karena sudah sangat mengakar. Salah satu caranya yaitu dengan menimbulkan kesadaran diri para elite politik untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Karena tanpa adanya kesadaran diri mustahil korupsi bisa di hilangkan. Jadi seharusnya para wakil rakyat yang ada di DPR mulailah memberikan contoh bagi yang diwakilinya agar tidak melakukan tindakan ā€“ tindakan yang dapat melukai rakyat sehingga nantinya akan menjadikan rakyat tidak percaya lagi dan itu akan menjadi suatu masalah lagi di kemudian hari. Dan juga dari partai politik itu lahirlah sejumalah orang yang menjadi wakil dari rakyat. Untuk itu diharapakan partai politik harus bisa memili dan memilah kadernya yang akan dijadikan wakil rakyat yang benar-benar bersih dan mampu memperjuangkan aspirasi dari rakyat. Sehingga nantinya rakyat merasa diayomi dan aspirasi nya bisa terwakilkan. Dengan demikian sangat lah tepat bagi calon legislatif saat ini untuk mengubah pandangan mereka yang selama ini hanya mementingkan partainya, mementingkan diri pribadinya untuk menjadikan satu pandangan yaitu mementingkan kemajuan bangsa dan juga masyarakat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

RSS Produk Terbaru Baju Hamil

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS info-teknologi.com

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Live Traffic

asal kalian

ip-location IP

%d blogger menyukai ini: